Komisi VI DPR Dukung Revitalisasi Industri

05-12-2014 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mendukung rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merevitaliasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan industri. Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar janji-janji kosong.
 
Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat malam (5/12). “Rencana itu bagus. Merevitalisasi industri harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan,” katanya. 
 
Diakuinya, perbaikan infrastruktur kawasan industri selama ini memang masih lemah. Padahal, Indonesia segera menghadapi persaingan global, MEA, dan AFTA.
 
“Saya sudah sering mengutip janji-janji Jokowi. Ketika dia jadi presiden, janji-janji tersebut tidak ada yang benar. Ini yang kami ingin klarifikasi kepada pemerintah,” tandas Hafisz. Pemerintah saat ini, sambung Hafisz, 
 
kerap tak mengajak DPR untuk membicarakan kebijaka-kebijakan strategis. Misalnya, kenaikan tarif dasar listrik yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.
 
Ditambahkan politisi PAN tersebut, rencana revitalisasi kawasan industri jangan sampai tak mendapatkan anggarannya. APBN yang sedang berjalan harus dirubah dahulu untuk mewujudkan rencana ini. “Kami pada 
 
prisipnya sebagai mitra strategis pemerintah di parlemen sangat senang kalau konsep-konsep kerakyatan dijalankan, terutama perbaikan industri dan kawasan.”
 
Seperti diketahui, Kemenperin berencana merevitalisasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan, seperti membangun rumah susun dan sekolah bagi keluarga buruh di kawasan industri. Selain itu, akan dibangun pula fasilitas kesehatan, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan menuju kawasan industri.
 
Sementara itu soal rencana membangun 13 kawasan industri di luar Jawa dan 2 kawasan di pulau Jawa sendiri, Hafisz menyatakan persetujuannya. Bahkan, bila perlu lebih dari itu. Basis industri nasional sudah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga.
 
“Pemerintah harus menjelaskan anggarannya dari mana dan pola kerja samanya seperti apa. Silakan pemerintah kalau punya rencana, mari kita bicara baik-baik. Kami sangat mendukung sepenuhnya, sepanjang itu untuk rakyat,” ujar Hafisz mengakhiri perbincangan. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...